Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Keuangan PDTS KBS, Kerugian Rp2,41 Miliar Dikemas Jadi Jasa Hukum Fiktif

FT: Pengqcara Ma’ruf Syah (tengah)saat memasuki Kejati Jatim sebelum di tetapkan Tersangka.
SURABAYA ILintasHukrim.Com– Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan diumumkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026) petang.
Keempat tersangka adalah Direktur Keuangan dan SDM Moch Nahroni, Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti, anggota Badan Pengawas Eliya Erni Soeprapto, serta advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner, Moh Ma’ruf Syah.
Menurut Punia, perkara bermula pada Februari 2025, ketika sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS diperiksa Kejari Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Nurika dan Nahroni lalu menghubungi Eliya untuk dicarikan pengacara yang dapat mengupayakan penghentian perkara. Eliya memperkenalkan keduanya kepada Ma’ruf.
Ma’ruf disebut menyanggupi dan meminta lawyer fee Rp100 juta, ditambah Rp500 juta sebagai biaya pengurusan perkara. Permintaan disetujui, dan dana dicairkan dari kas PDTS KBS atas perintah kepada Kepala Departemen Keuangan Sutini. Uang diserahkan Eliya kepada Ma’ruf. “Uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” kata Punia.
Pola serupa terulang pada April 2025, saat direksi dan Badan Pengawas diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi keuangan perusahaan periode 2013–2024. Ma’ruf meminta lawyer fee Rp100 juta dan biaya pengurusan perkara Rp995 juta. Permintaan terus bertambah hingga total uang yang keluar dari kas PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar. Penyidikan di Kejati Jatim tetap berjalan.
Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran itu, para tersangka diduga membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, laporan review SOP KBS, perjanjian kerja sama fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan pendampingan litigasi senilai Rp2,41 miliar. Penyidik juga menemukan penggunaan kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, antara lain untuk BBM, tunjangan hari raya (THR), dan honorarium.
Para tersangka masih berstatus tersangka dan tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.





