Hukum

Putusan PN Dibalik! 15 Ahli Waris Menang Banding, Sumiyati Dinyatakan PMH dalam Sengketa Tanah Taman Pelangi

FT: Kuasa hukum penggugat dan tergugat saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam perkara sengketa ganti rugi lahan Taman Pelangi.

 

SURABAYA I LINTASHUKRIM.COM – Perkara sengketa uang ganti rugi pembebasan lahan eks Kampung Tengah, kawasan Taman Pelangi Surabaya, memasuki babak baru. Setelah gugatan mereka ditolak di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, 15 ahli waris almarhumah Mut B. Maniah justru memperoleh kemenangan sebagian di tingkat banding.

Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya melalui putusan Nomor 912/PDT/2026/PT SBY tertanggal 10 November 2026 membatalkan putusan PN Surabaya Nomor 1400/Pdt.G/2025/PN Sby. Majelis hakim menyatakan Sumiyati melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sengketa tanah seluas 119 meter persegi yang terdampak pembebasan lahan untuk proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Putusan tersebut sekaligus menegaskan pemisahan hak kompensasi antara pemilik tanah dan pemilik bangunan. Sebanyak 15 ahli waris dinyatakan berhak atas uang ganti rugi tanah sebesar Rp2.486.760.000. Sementara Sumiyati memperoleh hak kompensasi bangunan sebesar Rp478.361.000.

Kuasa hukum para penggugat, Habib, menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan penting majelis hakim tingkat banding adalah bukti kepemilikan tanah yang masih tercatat atas nama pewaris, Mut B. Maniah.

Menurut Habib, tanah tersebut belum pernah dialihkan ataupun diberikan kepada pihak lain. Para ahli waris memiliki alas hak berupa Surat Tanda Hak Milik (STHM) tahun 1960 yang menjadi bukti kepemilikan atas objek sengketa.

Habib juga menjelaskan bahwa hubungan hukum antara pewaris dan pihak yang menempati lahan berawal dari perjanjian penumpangan tahun 1957. Karena itu, menurutnya, perjanjian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai peralihan hak kepemilikan tanah.

Persoalan muncul ketika tanah tersebut masuk dalam proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pihak ahli waris, kata Habib, tidak mempermasalahkan penggunaan tanah untuk kepentingan fasilitas umum. Sengketa justru terjadi saat pencairan uang ganti rugi tanah dipersoalkan oleh pihak yang memiliki bangunan di atas lahan tersebut.

Perjanjian 2024 Jadi Pertimbangan

Selain alas hak tahun 1960 dan perjanjian penumpangan tahun 1957, majelis hakim juga mempertimbangkan kesepakatan kepemilikan tanah dan bangunan yang dibuat pada 24 Februari 2024.

Perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Raffi Yusuf Joa’o Belo, SH, MKn. Substansinya mengatur bahwa kompensasi bangunan menjadi hak Sumiyati, sedangkan kompensasi tanah menjadi hak para ahli waris.

Menurut Habib, kesepakatan itu menjadi bukti penting karena para pihak sebelumnya telah menyepakati pembagian hak atas tanah dan bangunan. Majelis hakim dalam putusannya juga menyatakan perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Dalam amar putusan, PT Surabaya menyatakan Sumiyati melakukan PMH karena menghalangi pengembalian tanah sengketa dengan maksud menguasainya tanpa dasar kepemilikan yang sah.

Majelis hakim juga menyatakan tanah pekarangan seluas 119 meter persegi atau berukuran 13 x 11 meter merupakan milik almarhumah Mut B. Maniah atau Moet Bok Manijah. Hak tersebut kemudian diwariskan kepada 15 penggugat.

Uang Konsinyasi Harus Diserahkan

Tak hanya menetapkan siapa pemilik tanah, majelis hakim juga memerintahkan pejabat berwenang di PN Surabaya menyerahkan uang ganti rugi tanah kepada para ahli waris.

Dana sebesar Rp2.486.760.000 tersebut sebelumnya telah dititipkan dalam rekening konsinyasi PN Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2025/PN Sby.

Di sisi lain, dalam gugatan balik atau rekonvensi, majelis hakim tetap mengakui hak Sumiyati atas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Sumiyati dinyatakan sebagai pemilik bangunan dan berhak menerima kompensasi sebesar Rp478.361.000.

Dengan demikian, total kompensasi tanah dan bangunan mencapai Rp2.965.121.000. Namun, hak penerimaannya dipisahkan: Rp2,48 miliar untuk 15 ahli waris sebagai kompensasi tanah dan Rp478,36 juta untuk Sumiyati sebagai kompensasi bangunan.

PT Surabaya mengabulkan gugatan para ahli waris untuk sebagian dan menolak tuntutan selebihnya. Begitu pula dalam rekonvensi, majelis hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan Sumiyati, terutama terkait kepemilikan dan kompensasi bangunan.

Kuasa Hukum Tergugat Belum Merespons

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, media ini telah berupaya menghubungi kuasa hukum tergugat, Yudha Asmara, guna meminta tanggapan atas putusan banding yang membatalkan putusan PN Surabaya tersebut.

Namun, hingga berita ini diunggah, belum ada tanggapan dari Yudha Asmara terkait putusan tingkat kedua tersebut.

Putusan banding ini menjadi perkembangan penting dalam sengketa kompensasi lahan Taman Pelangi. Meski demikian, putusan tersebut belum dapat disebut berkekuatan hukum tetap sebelum dipastikan tidak ada upaya hukum lanjutan.

Berita Lainnya

Back to top button