Kejati Jatim Tetapkan Nurkholis, Mantan Kadis ESDM, Tersangka Kelima Kasus Pungli Perizinan; Disebut Nikmati Rp687,5 Juta

FT: Aspidsus Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja NR, menyampaikan penetapan Nurkholis sebagai tersangka kasus dugaan pungli perizinan Dinas ESDM Jatim dalam konferensi pers di gedung Kejati Jatim, Senin (16/11/2026) malam.
SURABAYA ILintasHukrim.Com– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim berinisial NK, Nurkholis, sebagai tersangka baru kasus korupsi pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan perizinan di Dinas ESDM Pemprov Jatim. Ia langsung ditahan.
Penetapan diumumkan Aspidsus Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA, dalam konferensi pers di Kejati Jatim, Senin (16/11/2026) malam. Penetapan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP-1620/M.5/Fd.2/11/2026.
NK menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024. Ia kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim.
Menurut penyidik, NK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS (Kepala Bidang Pertambangan) dan tersangka ID (Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah) untuk meminta uang yang tidak sesuai ketentuan kepada para pemohon izin.
Di bidang pertambangan, pungli menyasar 7 pemohon izin dengan total Rp1,105 miliar. Di bidang geologi dan air tanah, ada 28 pemohon izin pada Maret–September 2024 dengan total Rp133,5 juta. Total pungli mencapai Rp1,2385 miliar.
Dari jumlah itu, NK disebut menikmati Rp687,5 juta, terdiri dari Rp552,5 juta dari bidang pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi dan air tanah.
Penyidik telah menyita barang bukti yang disebut dinikmati NK. Barang bukti itu berupa uang tunai Rp615 juta berdasarkan surat penyitaan 11 Agustus 2026 yang sudah mendapat izin dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, serta emas batangan 50 gram berdasarkan surat penyitaan Kajati Jatim Nomor 1160 tertanggal 16 April 2026.
NK disangka melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Alternatif kedua adalah Pasal 12 huruf b UU yang sama. Alternatif ketiga adalah Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
NK ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari, 16 November hingga 5 Desember 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-4810/M.5/Fd.2/11/2026.
Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi lima orang. Empat tersangka sebelumnya adalah AM (Aris Mukiyono), Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026; almarhum OS; H (Hermawan), Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; dan ID (Ertika Dinawati), Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
Nama Nurkholis sebelumnya mencuat dalam persidangan Aris Mukiyono, Hermawan, dan Ertika Dinawati di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang Jumat (23/10/2026), ia mengakui menerima uang secara bertahap pada Maret, April, Juli, Agustus, dan September 2024. Ia mengklaim uang itu dipakai membangun masjid di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, dan telah dikembalikan utuh kepada Kejati Jatim.
Penetapan ini menjawab sorotan publik. Forum Mahasiswa Jawa Timur (Formajatim) sempat mengadukan Kejati Jatim ke Komisi Kejaksaan pada Rabu (28/10/2026), karena menilai Kejati belum serius mengusut peran Nurkholis.





