Kajari Surabaya: Jaksa Deddy Arisandi Dibebastugaskan Sementara

FT: JPU Deddy Arisndi saat menyidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
SURABAYA ILintasHukrim.Com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., menanggapi unggahan media sosial yang menyoroti dugaan pelanggaran oleh jaksa Deddy Arisandi. Dalam pernyataan resmi pada Minggu (15/11/2026), Kejari menyatakan telah melakukan klarifikasi internal dan membebastugaskan Deddy sementara dari penanganan perkara.
Tanggapan itu tertuang dalam siaran pers nomor PR-24/M.5-10/Dsp./11/2026. Pernyataan tersebut menyusul unggahan akun TikTok Bangpena Media Center pada Jumat (13/11/2026). Unggahan itu memuat dugaan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan nikah siri yang disebut dilakukan Deddy. Dugaan tersebut belum terverifikasi.
“Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas,” kata Tri Anggoro Mukti.
Meski begitu, Kajari menyebut Deddy selama ini dinilai telah menjalankan tugas secara profesional sesuai kode etik penuntut umum.
Kejari menegaskan persoalan pribadi Deddy dengan keluarganya merupakan persoalan tersendiri. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, masyarakat dipersilakan melapor melalui saluran hukum yang tersedia, baik internal maupun eksternal.
Sorotan pada Perkara Erica Natasha Risakotta
Kajari juga menaruh perhatian pada keberlangsungan perkara pidana yang sebelumnya ditangani Deddy. Perkara itu tercatat dengan nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby dan sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terdakwa Erica Natasha Risakotta dituntut pidana penjara 3 tahun 6 bulan pada Selasa (10/11/2026).
Kajari berharap informasi di media sosial tidak mengganggu proses perkara di pengadilan. Ia mengajak masyarakat mengawal persidangan agar penegakan hukum berjalan objektif dan transparan.
Kejari Surabaya menyatakan tidak akan menoleransi perbuatan tercela anggotanya, terlebih yang mencederai rasa keadilan masyarakat atau melanggar kode etik dan perilaku insan Adhyaksa.
“Kami tidak akan mentoleransi segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” tegas keterangan tersebut.
Masyarakat dapat mengadu melalui SP4N-LAPOR di www.lapor.go.id atau hotline Kejari Surabaya di 08213311700.





