Anwar Sadad Absen Lagi, KPK Layangkan Panggilan Ulang untuk Sidang 23 November
FT: Ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya saat persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah dengan terdakwa Mahrus, Kamis (12/11/2026). Saksi Anwar Sadad kembali tidak hadir.
SURABAYA ILintasHukrim.Com – Anggota DPR RI Anwar Sadad kembali tidak hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi praktik ijon dana hibah di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/11/2026). Politikus Partai Gerindra itu beralasan menghadiri sidang paripurna DPR RI di Jakarta.
Jaksa KPK Handoko Alfiantoro mengatakan, pihaknya baru menerima surat pemberitahuan dari Anwar Sadad pada Kamis pagi. “Kami juga dikirimi surat bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena menghadiri sidang paripurna DPR RI di Jakarta,” ujarnya seusai sidang.
Menurut Handoko, surat itu hanya memberitahukan ketidakhadiran. “Tidak ada permohonan untuk penjadwalan ulang,” tegasnya.
Ini bukan kali pertama mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur 2019-2024 tersebut absen. Di tahap penyidikan, ia berulang kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK, baik sebagai saksi maupun setelah berstatus tersangka. Terakhir, ia tidak hadir pada pemeriksaan Senin (9/11/2026) dengan alasan kegiatan reses.
Diberi Kesempatan Sekali Lagi
Majelis hakim masih memberi waktu kepada JPU untuk menghadirkan Anwar Sadad. KPK akan memanggilnya kembali pada sidang berikutnya, Senin (23/11/2026).
Keterangan Anwar dinilai penting untuk membuktikan aliran uang dan keterlibatan koperasi dalam praktik ijon yang menjerat terdakwa Mahrus. Jika ia kembali mangkir, jaksa menyerahkan langkah selanjutnya kepada hakim. “Kita tunggu putusan majelis hakim dulu. Karena ada batas waktu juga, sementara persidangan terus berjalan,” kata Handoko.
Bantah Isu Dapur MBG
Handoko juga menanggapi isu di luar persidangan soal dugaan Mahrus memiliki empat hingga enam dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai uang ijon. Ia memastikan hal itu tidak pernah ada dalam BAP maupun terungkap di persidangan. “Kalau kami belum pernah mendengar hal tersebut,” ungkapnya.
Ia juga meluruskan bahwa usaha yang sempat dibahas di persidangan adalah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), bukan SPBG, dan tidak berkaitan dengan dapur MBG.
“Tentu kita berharap bisa hadir supaya persidangan semakin terang. Apa pun nanti keterangan yang bersangkutan, kami sebagai penuntut umum berkewajiban melakukan pembuktian hingga tuntas,” pungkasnya.
