Hukum

Eks Dirut KBS Chairul Anwar Terseret Dugaan Korupsi Rp10 Miliar, Dana Pakan Satwa hingga Perbaikan Kandang Diduga Diselewengkan

FT: Eks Dirut KBS Chairul Anwar saat dilimpahkan bersama barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS senilai sekitar Rp10 miliar.

 

SURABAYA ILintasHukrim.Com– Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) senilai sekitar Rp10 miliar memasuki tahap penuntutan. Mantan Direktur Utama KBS, Chairul Anwar, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II dilakukan oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya.

Dalam proses tersebut, penyidik turut menyerahkan delapan boks dokumen, buku rekening bank, laptop, telepon seluler, uang tunai, serta sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang berkaitan dengan perkara.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS selama periode 2016 hingga 2024. Penyidik menduga terdapat penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil penyidikan, Chairul diduga memerintahkan saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan, untuk mencairkan uang kas perusahaan.

Dana tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam pencatatan administrasi, pengeluaran itu disebut seolah-olah digunakan untuk kebutuhan operasional KBS, antara lain pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta fasilitas kebun binatang.

Dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan yang ditaksir mencapai sekitar Rp10 miliar.

Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, membenarkan pelimpahan tersangka dan barang bukti tersebut. Selanjutnya, JPU akan mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk disidangkan.

Chairul Anwar kini menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim sembari menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan.

Dalam perkara ini, Chairul disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, terdapat sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP.

Perkara tersebut selanjutnya akan diuji dalam persidangan. Chairul Anwar tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berita Lainnya

Back to top button