Hukum

Terjerat Pinjol, Wirastya Akui Perbuatannya: Utang Pribadi Seret Banyak Orang ke Ruang Pemeriksaan

FT : Terdakwa Wirastya saat menjalani persidangan perkara dugaan korupsi kredit fiktif di Pengadilan Tipikor Surabaya.

 

SURABAYA, ILINTASHUKRIM.COM – Persoalan utang pinjaman online (pinjol) yang menumpuk menjadi salah satu alasan terdakwa Wirastya mengakui melakukan penyimpangan dana dalam perkara dugaan korupsi kredit fiktif di bank pelat merah.

Namun, persoalan yang bermula dari utang pribadi itu tidak hanya berujung pada proses hukum yang harus dihadapi Wirastya. Sejumlah pihak lain juga ikut menjalani pemeriksaan karena diduga berkaitan dengan aliran dana dan pengelolaan rekening titipan notaris.

Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (19/11/2026), rangkaian kesaksian mengungkap berbagai persoalan. Mulai dari pengawasan rekening titipan yang masih mengandalkan register manual, aliran uang ke rekening pribadi, hingga dugaan penggunaan tanda tangan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Salah seorang saksi menjelaskan bahwa pencatatan rekening titipan dilakukan melalui register yang memuat jumlah uang masuk, tanggal penerimaan, serta perkembangan proses pembayaran.

“Pengawasannya menggunakan register. Jadi, dicatat uang masuk berapa, tanggal berapa, kemudian perkembangannya bagaimana. Misalnya, menunggu proses selama enam bulan sampai sertifikat selesai, baru dilakukan pembayaran,” terang saksi.

Sistem pencatatan manual tersebut menjadi sorotan karena dana dalam jumlah besar masih diawasi melalui register, meskipun transaksi perbankan telah menggunakan sistem komputerisasi.

Kesaksian lain mengungkap adanya transfer uang ke rekening pribadi seorang saksi pada 2023. Saksi mengaku awalnya menganggap uang tersebut sebagai pemberian untuk biaya bensin.

“Saya menyadari pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa. Uang itu sebelumnya saya anggap sebagai uang bensin atau semacamnya. Setelah mengetahui persoalan ini, saya sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang tersebut harus saya kembalikan,” ungkapnya.

Saksi tersebut menyatakan uang yang diterimanya telah dikembalikan melalui proses hukum.

Persidangan juga mengungkap pemberian uang kepada saksi yang sebelumnya mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan. Nilai pinjaman yang diajukan mencapai Rp25 juta, Rp50 juta, dan Rp190 juta.

Saksi mengaku menerima uang sekitar Rp1 juta, Rp5 juta, dan Rp10 juta setelah memperoleh fasilitas pinjaman.

“Beliau yang mengatur semuanya. Saya hanya menerima fasilitas pinjaman dan kemudian diberikan uang sebagai bentuk terima kasih,” katanya.

Persoalan lain muncul ketika seorang saksi mengaku pernah diminta memberikan contoh tanda tangan oleh seseorang bernama Adia. Namun, dia membantah pernah membubuhkan tanda tangan pada dokumen transaksi yang kini dipersoalkan.

“Saya ingat pernah diminta untuk memberikan contoh tanda tangan. Namun, itu di kertas lain, bukan pada dokumen yang sekarang dipersoalkan,” tegasnya.

Saksi mengaku tidak mengetahui bagaimana tanda tangannya bisa tercantum dalam dokumen tersebut.

Di tengah berbagai kesaksian itu, penasihat hukum Nurdin menyampaikan bahwa kliennya telah mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan. Dia menyebut persoalan pinjol menjadi latar belakang tindakan terdakwa.

“Pada prinsipnya, klien kami sudah mengakui perbuatannya. Persoalannya, apa yang menjadi latar belakang hingga terdakwa melakukan tindakan tersebut? Ternyata, klien kami sudah terjerat pinjol. Uang itu kemudian diambil untuk menutupi utang-utangnya,” ujar Nurdin.

Menurut penasihat hukum, sejumlah saksi tidak mengetahui dugaan penyimpangan yang dilakukan terdakwa. Mereka, kata dia, hanya menerima penjelasan bahwa uang tersebut merupakan dana KPR, pembayaran, maupun titipan notaris.

Nurdin juga menyebut kliennya telah beberapa kali menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang ikut menjalani pemeriksaan.

“Klien kami menyesali perbuatannya. Dia juga sudah menyampaikan permohonan maaf karena telah merepotkan banyak pihak yang harus menjalani pemeriksaan. Pada prinsipnya, klien kami kooperatif dan mengakui kesalahannya,” katanya.

Meski demikian, persoalan pengembalian kerugian masih menjadi pekerjaan berat bagi terdakwa. Penasihat hukum menyebut kondisi ekonomi Wirastya terbatas. Rumah yang ditempatinya pun masih berstatus kredit pemilikan rumah (KPR).

“Kalau untuk mengembalikan seluruh nominal sebagaimana yang didakwakan, kemampuan klien kami memang terbatas. Rumah yang ditempati saja masih dalam status KPR,” pungkasnya.

Perkara ini memperlihatkan bagaimana persoalan utang pribadi, ketika dikaitkan dengan dugaan penyimpangan dana, dapat membawa konsekuensi hukum yang tidak hanya dihadapi terdakwa, tetapi juga menyeret sejumlah orang ke dalam proses pemeriksaan.

Berita Lainnya

Back to top button