Sengketa Sertifikat Rumah Sumiyati, Armudji: Kita Tunggu Pembuktian di Polda

FT: : Armuji dari kuasa hukum Sumiyati serta perwakilan pemodal dan Kepala Cabang Perusahaan dalam pertemuan di Kantor PT,Setra Sari Surabaya.
SURABAYA I LintasHukrim.Com— Sengketa internal PT Setra Sari cabang Surabaya mengemuka setelah Sumiyati, mantan kepala cabang yang disebut telah bekerja selama 46 tahun, menghadapi persoalan sertifikat tanah dan rumah pribadinya yang dijadikan agunan kredit perusahaan di Bank BRI. Persoalan itu mencuat saat Wakil Wali Kota Surabaya Armudji turun langsung mendengarkan keterangan para pihak, Jumat (16/10/2026).
Sumiyati tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena dikabarkan sedang menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Eka Candrarini. Kuasa hukumnya, Carolus Wahyu Herman, mengatakan sertifikat tanah dan rumah milik kliennya belum dikembalikan, meski Sumiyati telah mengalami pemutusan hubungan kerja.
Menurut Carolus, persoalan itu mendesak karena masa penjaminan di Bank BRI dijadwalkan berakhir pada 27 Oktober 2026. Ia juga menyebut pihak perusahaan tidak hadir dalam dua kali panggilan mediasi dari bank.
“Padahal tanggal 27 Oktober 2026 ini waktunya jaminan di Bank BRI sudah selesai, sehingga perlu meminta bantuan Bapak Armudji untuk memberikan arahan dan solusinya,” kata Carolus.
Selain persoalan agunan, kuasa hukum Sumiyati mempersoalkan dasar pemutusan hubungan kerja terhadap kliennya. Ia menilai keputusan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dugaan pelanggaran yang dijadikan alasan pemecatan.
“Seharusnya ada audit independen dari lembaga yang independen,” ujar Carolus. Ia juga mempertanyakan dasar tuduhan pelanggaran berat terhadap kliennya.
Di sisi lain, Kepala Cabang PT Setra Sari Surabaya, Siti Hariyati, menyampaikan pandangan berbeda. Menurut dia, persoalan yang dipersoalkan perusahaan berakar pada dugaan pelampauan kewenangan Sumiyati ketika menjabat kepala cabang, khususnya terkait perjanjian utang-piutang.
“Inti besar dari PT Setra Sari menuntut adalah kebablasan kewenangan Ibu Sumiyati. Di sini Ibu Sumiyati menjabat sebagai kepala cabang. Berarti segala sesuatu pergerakan Ibu Sumiyati dalam perjanjian itu tidak punya kewenangan untuk perjanjian utang-piutang,” kata Siti.
Siti juga mempertanyakan perjanjian yang menempatkan Sumiyati sebagai pemodal, sementara dana yang digunakan perusahaan, menurut keterangannya, berasal dari fasilitas kredit perbankan. Ia menyinggung adanya perhitungan bunga atas agunan tersebut yang disebut mencapai Rp1,3 miliar hingga April, berdasarkan perjanjian yang dipersoalkannya.
Dalam dialog dengan Armudji, Siti membenarkan bahwa penjaminan aset Sumiyati di Bank BRI pada 2019 diketahui sejumlah petinggi perusahaan. Ia juga menyatakan dirinya turut mendampingi proses tersebut.
Armudji kemudian meminta penegasan mengenai apakah pihak-pihak di lingkungan perusahaan mengetahui penjaminan aset itu. Siti menjawab bahwa para petinggi mengetahui proses tersebut.
Keterangan itu menjadi bagian penting dari sengketa yang kini dipersoalkan kedua belah pihak. Namun, duduk perkara mengenai kewenangan penjaminan, status dana, perjanjian yang dibuat, serta hak atas sertifikat masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Siti menambahkan, persoalan tata kelola perusahaan, perubahan kontrak kerja, serta dugaan penggelapan dan pemalsuan telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Dengan demikian, sengketa tersebut tidak hanya menyangkut hubungan kerja, tetapi juga telah masuk ke ranah hukum.
Armudji meminta semua pihak menghormati proses yang berjalan. Ia tidak menyatakan siapa yang benar atau salah, melainkan menyerahkan pembuktian kepada penyidik.
“Tadi kan sudah dengar ya apa yang disampaikan. Karena kedua belah pihak sudah saling melaporkan ke Polda Jawa Timur, ya kita tunggu saja proses penyidikan di Polda nanti. Nanti pembuktian di Polda,” kata Armudji.
Kini, persoalan utama bukan sekadar siapa yang berwenang menandatangani perjanjian atau bagaimana kredit perusahaan dijalankan. Ada pula sertifikat rumah pribadi yang menurut kuasa hukum Sumiyati belum kembali kepada pemiliknya, sementara masa penjaminan disebut segera berakhir.
Jawaban atas persoalan tersebut akan bergantung pada dokumen perjanjian, keterangan para pihak, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.





