JPU Tuntut Ranto 3 Tahun 3 Bulan, Pledoi Soroti Riwayat Perkara Penipuan 2022
FT: Ranto Hensa Barlin Sidauruk bersama kuasa hukum Basuki, S.H., saat sidang di PN Surabaya. Pledoi mempersoalkan kerugian Rp5 miliar dan aliran dana.
SURABAYA | LintasHukrim.com – Terdakwa II Ranto Hensa Barlin Sidauruk, S.T., dituntut pidana penjara selama 3 tahun 3 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan penipuan bersama yang kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., pada Kamis, 10 September 2026, dalam perkara Nomor 1032/Pid.B/2026/PN Sby.
JPU menyatakan Ranto bersama Terdakwa I Agustin Widyawati, S.E., MBA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 492 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU yang sama.
Untuk Agustin, JPU menuntut pidana penjara 2 tahun. Sedangkan Ranto dituntut 3 tahun 3 bulan, dikurangi masa tahanan, dengan permintaan agar keduanya tetap ditahan.
Tuntutan tersebut berhadapan langsung dengan pledoi Ranto yang diajukan penasihat hukumnya.
Pledoi Balik Menyerang Pembuktian
Dalam pembelaannya, tim hukum Ranto mempersoalkan sejumlah titik dalam konstruksi tuntutan JPU, terutama mengenai aliran dana Rp5 miliar, perhitungan kerugian, penguasaan dana, hingga ada atau tidaknya niat jahat sejak awal.
Menurut pledoi, dana Rp5 miliar yang berasal dari Salim Himawan Saputra masuk ke rekening PT OSO Sekuritas Indonesia, bukan rekening pribadi Ranto.
Pembela juga mempertanyakan perhitungan kerugian Rp5 miliar karena menurut mereka tidak didukung audit yang memperhitungkan pembayaran yang telah diterima.
Dalam pledoi disebutkan pula bahwa Salim, menurut keterangan saksi yang dikutip penasihat hukum, telah menerima pengembalian sekitar Rp1,4 miliar.
Tim hukum juga menyoroti posisi Salim yang menurut pembelaan tidak hanya sebagai investor, tetapi juga terdaftar dan menjalankan peran sebagai agen marketing. Salim disebut mengikuti pelatihan, tergabung dalam grup pemasaran, menandatangani dokumen dan melakukan closing.
Riwayat Perkara 2022 Muncul dalam Pledoi
Yang menarik, pembelaan Ranto juga memuat argumentasi terkait riwayat perkara pidana sebelumnya.
Dalam dokumen yang disampaikan, tercantum perkara Nomor 243/Pid.B/2022/PN Sby, dengan putusan pada 25 April 2022.
Dalam perkara tersebut, berdasarkan materi yang tercantum dalam dokumen, majelis hakim menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa, kemudian menyatakan Ranto Hensa Barlin Sidauruk terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara berulang.
Ranto ketika itu dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan, dengan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan tersebut juga menetapkan Ranto tetap ditahan.
Riwayat tersebut kini menjadi bagian yang disinggung dalam pledoi perkara terbaru.
Namun, tim penasihat hukum Ranto menegaskan bahwa riwayat tersebut tidak dapat digunakan untuk menutup kekurangan pembuktian unsur tindak pidana dalam perkara yang sedang diperiksa saat ini.
Pembela juga menolak anggapan bahwa penyangkalan Ranto selama persidangan dapat dipandang sebagai sikap berbelit-belit. Menurut mereka, memberikan atau menolak memberikan keterangan merupakan bagian dari hak terdakwa dalam proses hukum.
Dua Versi yang Berhadapan
Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan dua konstruksi yang berhadapan.
JPU menilai Ranto terbukti turut serta melakukan penipuan dan menuntut 3 tahun 3 bulan penjara.
Sementara penasihat hukum meminta Ranto dibebaskan, dengan alasan unsur pidana tidak terbukti secara individual, dana pokok tidak masuk ke rekening pribadi Ranto, serta terdapat persoalan yang menurut pembela berkaitan dengan transaksi dan kewajiban korporasi.
Jika majelis hakim memiliki pandangan berbeda, pembela mengajukan permohonan subsidair agar perbuatan yang didakwakan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Dalam permohonan lebih subsidair, pembela meminta pemaafan hakim atau setidak-tidaknya pidana seringan-ringannya.
Kini, Majelis Hakim PN Surabaya yang akan menentukan apakah argumentasi JPU mengenai keterlibatan Ranto terbukti berdasarkan alat bukti persidangan, atau justru keraguan yang diajukan pembela cukup untuk mendasari putusan yang menguntungkan terdakwa.
