SURABAYA, LintasHukrim.Cim – Di tengah arus globalisasi yang kian deras, kebudayaan bukan lagi sekadar ekspresi artistik di atas panggung, melainkan instrumen strategis yang menentukan posisi tawar sebuah bangsa di panggung dunia. Hal ini menjadi benang merah dalam kunjungan kerja Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia ke Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di Balai Pemuda Surabaya, Rabu, 29 April 2026.
Dipimpin oleh Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A., Deputi Bidang Geopolitik DPN, pertemuan ini bertujuan menyerap pandangan strategis dari para pelaku budaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden RI.
Dr. Begi menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari fenomena global seperti K-Pop di Korea Selatan. Kemajuan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan negara yang terstruktur dan dirancang secara hati-hati.
”Penting bagi Indonesia untuk menemukan kembali identitas nasional melalui jalan kebudayaan. Ini bukan proses alamiah semata, tetapi harus dirancang dan difasilitasi oleh negara,” tegas Dr. Begi.
Ketua DKS, Chrisman Hadi, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, secara normatif kebudayaan telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui:
UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
PP No. 87 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
Perpres No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.
Chrisman menekankan bahwa DKS siap menjadi mata rantai strategis bagi kebijakan DPN, sesuai mandat UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. “Kebudayaan adalah instrumen soft power yang memiliki daya pengaruh global,” ujarnya.
Diskusi juga menyoroti krisis identitas nasional yang mendalam. Pegiat aksara Jawa, Taufik Hidayat (Monyong), memberikan refleksi kritis mengenai pentingnya mempertahankan aksara sebagai akar bangsa.
Ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Thailand yang identitasnya tetap kokoh karena tidak kehilangan aksara aslinya. “Sementara kita justru menjauh dari induk aksara kita sendiri. Perlu gerakan kebudayaan untuk menghidupkan kembali penggunaan aksara Jawa sebagai penguat identitas,” ungkap Taufik.
Kunjungan ini dihadiri oleh jajaran petinggi DPN, antara lain:
Marsma TNI Aminto Senisuka, S.T., M.Eng.
Laksma TNI R. Firman Noegraha W., M.Sc.
Sejumlah Perwira Menengah dan Staf Ahli Geopolitik lainnya.
Sementara dari pihak DKS dan komunitas budaya, hadir tokoh-tokoh seperti Henry Nurcahyo (budaya Panji), Isa Anshori, Dr. Indar Sabri, hingga perwakilan dari Dewan Kesenian Magetan.
Gerakan kebudayaan adalah kebutuhan mendesak untuk memperkuat pertahanan nasional dalam dimensi geopolitik global. DPN berkomitmen untuk merumuskan catatan dari diskusi ini menjadi rekomendasi kebijakan kepada Presiden RI, demi memastikan bangsa Indonesia tidak kehilangan arah sejarahnya di tengah derasnya modernitas.