Audiensi Hangat di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya: FSMI dan Pemkot Capai Kesepakatan Soal Penataan Parkir Toko Modern
Lintas Hukrim,Surabaya-( 13 /6 25) Dialog terbuka penuh kehangatan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan perwakilan masyarakat Madura yang tergabung dalam Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI). Pertemuan yang digelar pada Kamis malam itu menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait kebijakan penataan parkir di toko-toko modern.
Acara yang berlangsung mulai pukul 18.30 hingga 20.40 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi, ST., MT. Didampingi jajaran pejabat Pemkot seperti Pj. Sekda Rahmad Basari, Asisten Pemerintahan Muhamad Fikser, serta unsur TNI-Polri, audiensi diikuti oleh sekitar 30 tokoh dari FSMI dan komunitas Madura lainnya, termasuk Ketua FSMI H. Rasyid dan Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar.
Dalam pernyataannya, Eri menegaskan bahwa kebijakan penataan parkir bukan ditujukan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. “Penataan parkir ini murni untuk menciptakan kota yang tertib, nyaman, serta memberikan kesejahteraan bagi para juru parkir. Toko modern wajib tunduk pada aturan,” ujar Eri.
Ketua Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya, H. Izul, menyambut baik kebijakan Pemkot dan siap mengelola parkir secara profesional. Sementara Baihaki Akbar menyoroti pentingnya narasi publik yang tidak menstigma komunitas tertentu. Ia berharap semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan informasi agar tidak memicu konflik sosial.
Audiensi tersebut menghasilkan empat kesepakatan utama:
- Penataan dan penertiban lahan parkir di toko modern dan restoran tetap dilanjutkan.
- Pengelola parkir mendukung langkah Pemkot dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan juru parkir.
- Pemkot tengah menyiapkan sistem parkir pasca bayar dan prabayar secara menyeluruh.
- Sosialisasi kepada pengusaha toko modern akan segera dilakukan, dan sanksi tegas menanti pelanggar, termasuk penyegelan.
Sebagai hasil positif dari dialog ini, FSMI menyatakan membatalkan rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, di Balai Kota. Baihaki Akbar menyatakan bahwa FSMI kini memahami arah kebijakan Pemkot dan siap mendukung implementasi yang adil dan transparan.
Pertemuan ini menjadi contoh konkret bagaimana musyawarah yang terbuka dapat menjadi solusi untuk menyatukan perbedaan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Surabaya pun melangkah lebih dekat menuju kota yang tertib, inklusif, dan sejahtera.
