Residivis Penipuan Mobil Berbekal BPKB Palsu Dituntut 3 Tahun 3 Bulan, Kerugian Korban Rp1,26 Miliar
FT: Agus Halim, terdakwa penipuan mobil yang berstatus residivis, saat mendengarkan tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (12/11/2026).
SURABAYA ILintasHukrim.Com– Dua belas tahun Tjan Stefani Margareta menunggu keadilan. Kamis (12/11/2026), di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, penantian itu sampai pada tuntutan jaksa: 3 tahun 3 bulan penjara untuk Agus Halim, terdakwa yang menipunya hingga Rp1,26 miliar. Ia justru pulang dengan rasa kecewa.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati menyatakan Agus Halim terbukti bersalah melakukan penipuan sebagaimana Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa juga meminta masa penahanan dikurangkan dari pidana dan terdakwa tetap ditahan.
Residivis dengan Dua Rekam Jejak
Dalam pertimbangannya, jaksa menyoroti status terdakwa sebagai residivis perkara serupa. Agus Halim pernah dihukum 2 tahun 6 bulan dalam perkara nomor 2180/Pid.B/2015/PN Surabaya juncto 27/Pid/2016/PT Surabaya, dan 1 tahun penjara dalam perkara nomor 3099/Pid.B/2017/PN Surabaya.
Selain itu, jaksa menilai perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian besar, yakni Rp1.260.000.000 bagi korban. Adapun hal yang meringankan, terdakwa dinilai berterus terang, tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya, dan menyesal.
Dalam persidangan, jaksa telah menghadirkan empat saksi, yakni Antonius Fransiskus, Charles Stevan Yowono Candra, Supriyadi, serta korban. Terdakwa juga telah memberikan keterangan.
Menurut dakwaan, perkara ini bermula pada 2014. Agus Halim bersama istrinya, Erlinda Halim, yang disebut belum tertangkap, mendatangi rumah korban di Jalan Raya Mulyosari, Surabaya. Mereka menawarkan tiga mobil dengan iming-iming bisa disewakan sehingga korban mendapat penghasilan harian:
Toyota Vellfire 2010 seharga Rp500 juta, dengan tarif sewa Rp1,5 juta per hari
Toyota Navi 2.0 V 2013 seharga Rp300 juta, dengan tarif sewa Rp750 ribu per hari
Toyota Camry Hybrid 2013 seharga Rp450 juta, dengan tarif sewa Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hari
Agar korban percaya, terdakwa menunjukkan BPKB, STNK, dan faktur pembelian. Dalam dakwaan, jaksa menyebut BPKB itu palsu. Terdakwa disebut membeli tiga BPKB palsu seharga Rp12 juta per buah, lalu memakainya untuk meyakinkan sejumlah korban, salah satunya Tjan Stefani Margareta.
Korban pun membayar lewat uang tunai, transfer, dan cek hingga total Rp1,26 miliar. Pada Desember 2014, terdakwa meminta ketiga mobil itu dengan alasan ada penyewa, lalu sempat mengembalikannya. Namun pada Januari 2015 mobil diambil lagi, dan sejak itu tidak pernah kembali. Uang sewa pun tidak pernah diserahkan.
Korban: Ini Sangat-sangat Tidak Adil
Usai sidang, korban menyampaikan kekecewaannya kepada awak media. Ia menyoroti pasal yang dipakai jaksa.
“Sebagai korban, saya merasa kurang puas. Kenapa? Karena maksimal hukuman adalah enam tahun untuk pemalsuan BPKB,” ujarnya.
Menurut korban, jaksa terkesan tidak membahas pemalsuan dokumen negara berupa BPKB dan hanya berfokus pada pasal penipuan. Padahal, katanya, ancaman hukuman untuk pemalsuan dokumen mencapai 6 tahun penjara. Hal itulah yang membuatnya agak kecewa.
Ia juga mengingatkan besarnya kerugian dan lamanya proses.
“Prosesnya 12 tahun. Itu kan luar biasa. Selain itu, terdakwa adalah residivis, sudah dua kali dengan kasus yang sama. Buat saya ini sangat-sangat tidak adil,” katanya.
Korban menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan, sebab menurutnya masih banyak korban lain.
“Saya tetap akan menuntut keadilan karena banyak korban-korban lain yang ada di luar sana,” tegasnya.
Meski begitu, ia tetap berterima kasih kepada jaksa dan majelis hakim, dan berharap terdakwa bertobat.
“Saya berdoa semoga terdakwa bertobat, karena korbannya banyak dan menyusahkan korban-korbannya,” ucapnya.
Dalam dakwaan, jaksa menyusun tiga pasal secara alternatif: penipuan (Pasal 492), penggelapan (Pasal 372), dan penggunaan surat palsu (Pasal 391 ayat 2), semuanya juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP. Dalam tuntutan, jaksa hanya membuktikan dakwaan pertama, yaitu penipuan.
